Iklan Kiri Rubrik (2)
Parent Category: ROOT
Category: Kab. Tangerang
Published Date
Hits: 297
TIGARAKSA - Pelantikan DPD KNPI Kabupaten Tangerang yang sedianya dilaksanakan, Sabtu (7/2/2014) batal. Ratusan calon pengurus ngamuk akibat DPD KNPI Banten tidak datang dan SK penetapan pengurus periode 2014-2017 ini belum ditandatangani. 
 
Amuk masa ini terjadi saat salah satu pengurus DPD KNPI Provinsi Banten Abidin Nasar datang dan mengumumkan pembantalan pelantikan tersebut. Cacian dan makian terus dilontarkan, bahkan sejumlah kursi melayang mengarah ke wakil Ketua DPD KNPI Banten. 
 
Beruntung sejumlah garda pengamana langsung menggulung pengurus DPD KNPI Provinsi Banten Abdin Nasar keluar gedung. Tapi masa terus berorasi sambil membakar ban di halaman gedung Graha Pemuda Kabupaten Tangerang. 
 
Insiden ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka geram lantaran sudah menunggu 4 jam lebih, Ketua DPD KNPI Provinsi Bnaten tak kunjung datang. 
 
Ketua panitia Hilman mengatakan bahwa secara mekanisme dan prosedur, DPD kNPI Banten harus melantik pengurus yang sudah ditetapkan team formatur. Agenda pelantikan yang dilaksanakan di Graha Pemuda sudah dipersiapkan secara matang. 
 
"Padahal agenda hari ini pun DPD KNPI Banten sendiri yang membuat jadwal, tapi kenapa bisa dibatalkan, ini kan lucu. Sebagai ketua DPD KNPI Banten meskinya memahami aturan tentang AD/ART organisasi," ungkap Hilman. 
 
Hal senada diungkapkan Hamdan, meskinya DPD KNPI Provinsi Banten tidak boleh intervensi terhadap pengurus. "Kalau ada pengurus yang mengundurkan diri itu hak perorangan, hargailah hasil musda yang memilih Cucu Abdurosied menjadi ketua. Pemuda tangerang tak mau di intervensi. Kami berharap persoalan KNPI tidak dibawa ke ranah politik," ungkapnya. 
 
Menurut Hamdan, dengan batalnya pelantikan DPD KNPI Kabupaten Tangerang ini, itu sama saja DPD KNPI Provinsi Banten sudah menginjak-injak harga diri pemuda Kabupaten Tangerang. Jika ini yang terjadi, Tanto W Arban sangat tidak pantas memimpin DPD KNPI Provinsi Banten. Karena tidak bisa melihat secara jernih persoalan yang terjadi di Kabupaten Tangerang. (day)
 

4 Kios Di Jalan Bojong-Pemda Disegel

TIGARAKSA - Satpol PP Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap bangunan tak berizin. Empat ruko di jalan syekh Nawawi, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa disegel lantaran belum mengantoni izin. 
 
Kabid Operasional dan Linmas Satpol PP Kabupaten Tangerang, Zamzam Manohara mengatakan, ke empat bangunan yang terdiri dari warung Bandung Bogarasa milik Nopi Tulismon, Bengel Knalpot milik Yudiyanto, Citraseni Kaca milik Madropik dan Warteg milik Ropik. Keempatnya disegel lantaran tidak bisa menunjukan kelengkapan izin. 
 
Menurut Zamzami, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan ke 1-3 kepada pemilik. Lantaran tidak ada jawaban, maka Satpol PP menurunkan puluhan personel untuk menyegel bangunan. 
 
"Kami sudah melayangkan surat peringatan 1-3, karena tidak ada jawaban, maka kami langsung turun untuk menyegel bangunan ini," tutur Zamzam kepada wartawan, usai menyegel ruko, Jumat (6/2/2015).
 
Penyegelan tersebut menurut Zamzam berdasarkan surat rekomendasi dari BP2T yang belum mengeluarkan perizinan. Selain itu pihaknya juga telah menerima surat peringatan penghentian pembangunan (SP4B) sejak 2014 silam. Hanya saja, pemilik bangunan tersebut tidak menggubrisnya. 
 
"Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kami miliki, maka kami harus bertindak tegas menyegel kios-kios tak berizin," tandasnya. 
 
Dengan dipasangnya segel yang ditempel menggunakan stiker ini, tentu tidak boleh lagi ada aktivitas warga di bangunan tersebut. Jika ada yang berani melepas atau merusak segel, tentu akan di berikan sanksi. Sesuai aturan bagi yang merusak segel, dapat dikenai sanksi pidana. (day)

Fopkia Bentuk Motivator Kesehatan Ibu dan Anak

TIGARAKSA - Untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan ibu dan anak pada masa kehamilan dan persalinan, 114 Motivator kesehatan tingkat desa dibentuk. Para motivator ini akan bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada warga terutama ibu-ibu agar mengetahui pentingnya menjaga kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. 
 
Pembina Fopkia Kabupaten Tangerang Holid Ismail mengatakan, Provinsi Banten merupakan peringkat ke 5 se Indonesia tingkat kematian ibu dan anak. Kabupaten Tangerang penyumbang kematian ibu dan anak peringkat kedua tingkat Provinsi Banten. Tahun 2014 saja jumlah angka kematian ibu sebanyak 40 dan bayi sekitar 300 yang meninggal.  
 
"Fopkia merasa berkewajiban memberikan kesadaran kepada masyarakat. Peran serta masyarakat saat ini harus didukung pemerintah. Karena persoalan angka kematian ibu dan anak adalah tanggungjawab besama," ujar Holid Ismail, pada acara fokus grup discusion (FGD) di Pondok Pesantren Tarbyatul Mubtadiin, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Jumat (6/2/2015). 
 
Hal senada juga dikatakan ketua Fopkia Didi Rudianto. Menurutnya sebanyak 114 motivator tingkat desa yang dibentuk, bertujuan untuk memberikan motivasi kepada warga. Dari data yang ada, faktor penyebab kematian ibu dan anak adalah terlambat mengenal tanda bahaya, terlambat transportasi dan terlambat penangananya. 
 
civicus indek tujuanya pada acara ini tujuannya untuk mengukur, mendiagnosa keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS). "Dengan adanya kegiatan ini bisa diketahui sejauhmana tingkat atau derajat kesehatan masyarakat, termasuk untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam usaha menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi( AKB)," tandasnya. (day)

Satpol PP Akan Stop Pembangunan Apaetemen Eighty Eight

TIGARAKSA - Satpol PP Kabupaten Tangerang siap melakukan penegarak peraturan daerah, yakni menyetop atau menyegel pembangunan yang belum berizin. Soal apartemen eighty eight yang diduga belum berizin, pihaknya masih menunggu perintah atasan. 
 
Kabid Operasi dan Pertahanan Sipil pada Satpol PP Kabupaten Tangerang Zamzam Manohara mengatakan, pihaknya memang pernah mendengar jika Dinas Cipta Karya sudah menyegel pembangunan apartemen tersebut. Jika mereka membandel, maka Satpol PP yang akan turun tangan untuk menyetop pembangunan tersebut. 
 
Sejauh ini memang, Satpol PP sendiri belum ada koordinasi dari dinas terkait. Selain itu, penyegelan atau pembongkaran yang dilakukan Satpol PP selalu atas perintah pimpinan dalam hal ini Bupati Tangerang. 
 
"Kalau sudah ada intruksi dari Bupati Tangerang, sebagai penegak perda, kami siap melaksanakan eksekusi penyetopan atau pembongkaran," ungkap Zamzam Manohara. 
 
Untuk melaksanakan penertiban tentunya harus melalui tahapan. Setelah ada rekomendasi dari dinas terkait seperti Ciptakarya, Tata Ruang maupun BP2T, baru Satpol PP melayangkan surat peringatan ke 1-3. Jika tidak ditanggapi, baru Satpol PP melakukan tindakan penertiban. 
 
Sebelumnya diberitakan aprtemen eigthy eight yang belokasi di Kampung Sentul Jaya RT 11/4, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, dikeluhkan warga sekitar. Selain belum berizin, apartemen yang dilengkapi dengan hotel ini juga akan menggeser nilai sosial yang sekarang cukup religius. (day) 

MUI Tolak Apartemen Eighty Eight

BALARAJA - Penolakan pembanguna apartemen Eighty Eight terus berlanjut. Selain tokoh masyarakat dan DPRD, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak keberadaan apartemen tersebut. 
 
Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Balaraja, KH Rohali berharap agar Pemkab Tangerang mengevaluasi permohonan perizinan apartemen Eighty Eight Balaraja tersebut. Sebab keberadaan apartemen di Balaraja tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. 
 
"Kami menolak keras pendirian apartemen dan hotel di wilayah Balaraja, karena hanya akan menimbulkan kemaksiatan," ungkapnya. 
 
Ditambahkan KH Rohali, selama ini dirinya selalu dibohongi Camat Balaraja dan Kades Sentul Jaya. Pada saat dirinya bertanya, Camat dan Kades mengatakan hanya pembangunan apartemen atau tempat hunian. "Camat Balaraja Toni Rustoni dan Kades Sentul Jaya Ihsan, ketika saya tanya mereka hanya mengatakan pembangunan apartemen tanpa ada hotel," tambahnya. 
 
Sebelumnya diberitakan Aprtemen Eigthy Eight yang belokasi di Kampung Sentul Jaya RT 11/4, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, dikeluhkan warga sekitar. Selain belum berizin, apartemen yang dilengkapi dengan hotel ini juga akan menggeser nilai sosial yang sekarang cukup religius. (day)
-->
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn