Iklan Kiri Rubrik (2)

BKD Bantah Telantarkan Tenaga Honorer

TIGARAKSA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang membantah terlantarkan nasib tenaga honorer di sejumlah instansi di Kabupaten Tangerang. Apalagi ada tenaga honorer yang bekerja selama 25 tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah. 
 
 
Kabid Pengembangan Kepegawaian Muhamad Ilyas mengatakan, kewenangan BKD Kabupaten Tangerang hanya sebatas fasilitator dalam rekrutmen PNS dari tenaga honor kategori dua (K2) yang diperuntukkan bagi sukwan yang dibiayai dari non APBD dan APBN diumumkan pada 2010 bagi yang memenuhi kriteria akan masuk databasenya di  BKN. 
 
"Kewenangan sepenuhnya ada di BKN, sistem komputerisasi yang ada di BKN sangat ketat. Satu kata saja salah dalam pengisian maka peserta akan gugur. Saat pendataan dan verifikasi ada massa sanggah selama 21 hari, bagi tenaga honorer yang tidak masuk ke kriteria diharapkan menghubungi BKD, sehingga saat terjadi kesalahan bisa di ralat," terangnya. 
 
Lebih lanjut, Ilyas menuturkan, di Kabupaten Tangerang sendiri untuk masalah informasi sangat terbuka bagi masyarakat. Karena BKD sudah mengumukanya lewat media massa. 
 
"Persoalan sekecil apa pun langsung kami tindak lanjuti, ketika ada warga memberikan pengaduan atau laporan maka kami tindaklanjuti. Sepengetahuan kami, Supryadi tenaga honorer di Kecamatan Tigaraksa itu belum pernah datang ke BKD, kami bebrencana memanggilnya," paparnya. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya Supryadi tenaga sukwan yang bekerja di Kecamatan Tigaraksa, mengeluhkan statusnya terkatung-katung. Lelaki yang memiik tiga anak ini, tidak bisa ikut seleksi CPNS melalui kategori 2 lantaran datanya tidak masuk ke database BKD. (day)
 

Hujan Deras Ratusan Rumah Terendam

TIGARAKSA - Akibat Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang sejak Rabu (13/11), ratusan rumah di perumahan Mustika Tigarksa dilanda banjir. Ratusan warga terpaksa harus mengungsi di tempat yang tinggi.
 
 
Ketua RT 01/07 Parmin mengatakan, setiap musim hujan memang sering terjadi banjir di Mustika Tigaraksa ini, terutama di Blok G, H, C dan blok D, rawan terjadi banjir. Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.
 
"Sejak tadi malam ratusan rumah di Mutiara Tigaraksa sudah terendam banjir akibat luapan air sungai Cimanceuri. Terpaksa Ribuan warga harus mencari tempat yang lebih tinggi," ujarnya.
 
Sampai tadi pagi ketinggian air sudah mencapai 1 meter lebih. Karena tanggul sungai Cimanceuri lebih tinggi dari lokasi perumahan, sehingga air dari sungai tumpah dan menggenangi rumah-rumah warga.
 
Parmin menambahkan, semestinya tanggul yang sudah dibangun oleh pemerintah sepanjang bantaran  sungai idealnya memilik empat pintu, sehingga apabila rumah penduduk sudah terkepung air maka pintu air bisa dibuka dan bisa memudahkan air keluar ke dataran lebih rendah.
 
"Kalau lebih bagus tanggul dipasang pintu air sehingga saat air banjir kami tinggal membuka pintu air. Makanya tanggul kami jebol, kalau kami tidak menjebol tanggul air tidak akan surut," ungkapnya.
 
Hal senada di ungkapkan Roni, warga yang sudah 10 tahun tinggal di perumahan mustika Tigaraksa ini menuturkan bahwa pemerintah harus secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit. Sehingga kami tidak menjadi langganan banjir setiap tahunya.
 
"Saya harap pemerintah segera melakukan langkah-langkah antisipasi banjir. Jika tidak, warga Mustika Tigaraksa ini akan setiap tahun menjadi langganan banjir," tukasnya. (day)

DPD RI Asal Banten Soroti Kinerja Kementerian PU

TIGARAKSA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten, Ahmad Subadri meminta penjelasan Kementerian PU terkait proyek-proyek jalan dan sungai di Banten, untuk tahun anggaran 2013. Senator asal Banten tersebut menilai, saat ini beberapa sarana infrastruktur milik pemerintah pusat di Banten, seperti tidak terurus.
 
 
"Sengaja saya mengundang pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menjelaskan, sejauh mana langkah konkrit pemerintah pusat terhadap sarana infrastruktur di Provinsi Banten. Sebab saya menilai, banyak sarana infrastruktur milik pusat seperti tidak diperhatikan atau bahkan sengaja dibiarkan tidak terurus," terang Badri. 
 
Salah satu infrastruktur milik pusat di Banten yang kondisinya memprihatinkan, menurut Subadri adalah pengerjaan jalan nasional di Pandeglang dan Lebak. Beberapa proyek jalan nasional yang dibiayai oleh APBN tahun 2013 itu, hingga kini tidak jelas kelanjutannya. 
 
Jalan tersebut hingga kini belum juga selesai pengerjaannya. Padahal tahun 2013, sebentar lagi akan berakhir, dan itu tentu sebuah kinerja buruk bagi Kementerian PU di Banten.
 
"Proyek ini adalah proyek jalan umum, yang kesiapannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Lain halnya dengan proyek gedung-gedung, yang kalau belum jadi bisa pinjam atau sewa, tapi kalau jalan kan tidak seperti itu," tukasnya.
 
Selain itu beber Subadri adapula keberadaan jalan nasional Serang-Tangerang, yang dari waktu ke waktu mudah sekali rusak. Dirinya mempertanyakan apakah, selama ini pengerjaan perbaikan yang dilakukan Kementrian PU, sudah benar-benar sesuai ketentuan.
 
"Kalau dikit-dikit rusak kan aneh juga. Selain itu juga, pada kesempatan ini juga saya mempertanyakan tentang perhatian Kementrian PU, terkait keberadaan sungai-sungai serta saluran irigasi. Sebab hampir setiap tahun di Banten selalu terjadi banjir," bebernya.
 
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Balai wilayah IV Banten, Kementrian PU, Bambang Hartadi mengatakan, pihaknya selalu rutin melakukan monitoring terhadap jalan-jalan nasional yang ada di Banten.
 
Memang diakuinya, setiap ada usulan dari pemerintah daerah atau bahkan hasil monitoring dari tim Kementrian PU, tidak bisa langsung direalisasikan. Karena, setiap kegiatan di kementrian punya aturan yang harus diikuti.
 
"Setiap satu semester, kami melakukan kontrol terhadap jalan-jalan nasional. Dan untuk usulan kegiatan atau peningkatan jalan, tidak mesti menunggu usulan pemda, orang kami sendiri juga selalu mengajukan. Namun ya itu, semua ada mekanismenya, tidak asal dikerjakan, karena kita bekerja menggunakan anggaran negara," tukasnya. (day) 
 

Puluhan Warga Tangerang Terjaring Operasi Yustisi

BALARAJA - Ratusan pengendara sepeda motor yang melintasi jalan raya serang terjaring operasi yustisi, Rabu (13/11). Warga merasa kaget karena operasi ini tidak ada sosialisasi sebelumnya.
 
 
Terlihat sejumlah petugas Satpol PP, Dinas Sosial dan sejumlah TNI menggelar operasi yustisi di depan kantor Kecamatan Balaraja. Salah satu pengendara sepeda motor asal lampung Nia Purwaningsih yang bermaksud hendak berangkat ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motor, harus menjalani pemerikasaan. Pasangan suami istiri ini kaget sesampainya di Balaraja, kendaraan yang ditumpanginya secara tiba-tiba di stop petugas.
 
"Saya di denda Rp20 ribu karena tidak membawa KTP. Padahal saya hanya melintas di jalan ini, dan saya tidak tinggal di Tangerang," paparnya. 
 
Hal serupa di alami Samsudin penumpang bus Bulan Jaya jurusan Balaraja-Kalideres. Akibat oparsi yustisi yang di gelar Dinas Sosial Kabupaten Tangerang ini, dirinya hawatir urusan keluarga yang hendak dia tuju jadi terlambat. "Saya ada urusan keluarga tapi kalau melihat kondisi seperti ini, mobil angkutan di stop saya jadi terhambat," tukasnya.
 
Petugas Kejaksaan Negeri Tangerang menuturkan, bahwa tujuan dilakukan operasi ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tertib administrasi. "Yang tidak membawa KTP jelas dikenakan sanksi dengan membayar Rp 20ribu, nantinya uang denda akan masuk kepada penerimaan negara bukan pajak," ujarnya. (day)

Terbukti Pungli, Kepsek Akan Disanksi

TIGARAKSA - Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan segera melakukan kunjungan ke SMP 3 Tigaraksa di Jalan Mahbubih, Kampung Nagrak, Desa Margasari, Tigaraksa. Jika terbukti sekolah ini melakukan pungutan liar (Pungli), dinas akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah. 
 
 
"Secepatnya akan kami akan kroscek, terakit dugaan pungli di SMP 3 Tigaraksa yang mengatasnamakan sekolah untuk pembagunan toilet. Jika benar pungli, ya kami berikan sanksi," ujar Zaenudin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, kepada jurnaltangerang.com, saat ditemui diruang kerjanya. 
 
Zainudin menambahkan, secara aturan dengan dalih apapun pungutan liar tidak dibenarkan. Sehingga jika ditemukan bukti-bukti yang kuat maka, sesuai dengan kewenangannya akan segera menindak tegas oknum kepala sekolah ini. 
 
"Aturannya sudah jelas setiap pegawai negeri sipil ada aturan disiplin pegawai, jika memang terbukti melakukan pelanggaran ,maka kami akan berikan sanksi," terangnya. 
 
Ditemui terpisah, Kepala Bidang SMP Widodo mengatakan, setiap sumbangan yang ditentukan nilai nominal dan ditentukan jangka waktunya maka sudah termasuk kategori pungli. Apa yang dilakukan kepala SMP 3 Tigaraksa ini sudah masuk kategori pungli. 
 
"Kami akan mencari bukti-bukti dan akan mengkroscek kepada sejumlah walimurid kebenaran informasi ini. Yang namanya suka rela tidak ditentukan besaran nilainya dan jangka waktunya, maka yang terjadi di SMP 3 Tigakraksa adalah pungli," ujarnya.
 
Widodo menambahkan, sumber dana untuk perbaikan toliet menurut juklak dan juknis bisa bersumber dari dana Bos. "kalau memang sekolah sumber anggarannya tidak mencukupi, maka secara aturan, anggaran dana Bos bisa digunakan untuk pembangunan toilet sekolah," paparnya. 
 
Diberitakan sebelumnya salah satu walimurid SMP Negeri 3 Tigaraksa yang enggan dipubikaskan identitasnya mengatakan, dua hari lalu dirinya diundang rapat komite. Dalam rapat tersebut ketua komite sekolah mengambil keputusan yang mewajibkan wali murid membayar Rp 200 ribu persiswa untuk renovasi toilet. 
 
Ironisnya, uang senilai Rp 200 ribu ini diwajibkan kepada 830 siswa yang ada dan dibatasi pembayarannya hingga dua bulan kedepan. Pungli ini terjadi dikarenakan sarana prasarana sekolah tidak memadai. (day)
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn