Iklan Kiri Rubrik (2)
Parent Category: ROOT
Category: Kab. Tangerang
Published Date
Hits: 39
TIGARAKSA - Puluhan warga Kecamatan Jayanti yang tergabung dalam LSM Geram, LSM Mapan dan LSM Gerhana geruduk Kantor Bupati Tangerang, Rabu (4/12). Warga menuntut Bupati Tangerang untuk memecat Heru Utari dari Camat Jayanti.
 
 
Koordinator Aksi Alamsyah dalam aksinya mengatakan, Kecamatan Jayanti sebagai daerah perbatasan sangat membutuhkan laju pembangunan yang baik. Namun Camat Jayanti tidak melakukan sinergisitas dengan delapan desa yang ada di bawahnya.
 
Menurutnya pembangunan jalan di delapan desa tersebut saat ini tidak diperhatikan, padahal sangat dibutuhkan sebagai akses warga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Heru selaku camat menutup mata atas pembangunan ini.
 
"Kami meminta kepada Bupati Tangerang untuk segera mengganti Camat Jayanti. Bupati harus menempatkan orang yang bisa memperhatikan pembangunan lingkungan," tuturnya.
 
Selain itu, warga juga meminta Bupati untuk segera mengganti kepala seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Jayanti, Madsuri. Karena yang bersangkutan tidak menjalankan tupoksinya. Terlihat sebulan terakhir ini, jalan nasional tepatnya di Desa Sumur Bandung selalu dipenuhi tanah merah akibat adanya galian. Kasi ketertiban tidak melakukan tindakan.
 
"Camat dan Kasi Trantib harus segera diganti, karena tidak menjalankan tupoksinya dengan baik," ujarnya.
 
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat Jayanti akan dilaporkan ke Bupati Tangerang untuk ditindaklanjuti.
 
"Apa yang bapak-ibu suarakan hari ini, akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti," tukasnya, saat menerima perwakilan buruh.
 
Terlihat dilokasi, puluhan warga Jayanti yang menggelar aksi demo di halaman Puspemkab Tangerang ini membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Asisten Bidang Pemerintahan. (day)
 
 

Tuntut Revisi UMK Ribuan Buruh Kembali Gelar Aksi Unras

TIGARAKSA - Ribuan buruh dari bagai serikat pekerja dan serikat buruh se Tangerang Raya kembali gelar aksi unjuk rasa di Puspemkab Tangerang, Selasa (3/12). Buruh menuntut revisi UMK 2014 dari Rp 2,4 menjadi Rp 2,6 Juta.
 
 
Terlihat ribuan buruh dari berbagai penjuru Kabupaten Tangerang menggelar konvoi kendaraan bermotor. Ribuan buruh dari arah Bitung, Curug, dari arah Balaraja, dari arah Pasarkemis dan dari arah industri lainnya sama-sama merangasak ke Puspemkab Tangerang.
 
Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Kabupaten Tangerang Koswara mengatakan, perjuangan kaum buruh untuk menuntut kebutuhan hidup layak belum selesai. Apa yang direkomendasikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada Gubernur Banten tidak sesuai dengan mekanisme penetapan.
 
"Dilihat dari sisi manapun, penetapan UMK Tangerang sebesar Rp 2.442.000 tidak sesuai. Jika memperhatikan angka KHL, pertumbuhan ekonomi maupun memperhatikan daerah sekitar juga tidak sesuai. Lantas Bupati menyetujui angka sebesar itu atas dasar apa," ujarnya.
 
Jika tuntutan buruh ini tidak ada hasil, Koswara mengancam ribuan buruh ini akan melumpuhkan fasilitas umum seperti Jalan Raya Serang dan Jalan Tol. (day)
 

Kasus Jaliteng Dewan Minta PU Lakukan Kajian

TIGARAKSA - Terkait turab Jalan Lintas Tengah (Jaliteng) yang jebol anggota DPRD Kabupaten Tangerang meminta Dinas Binamarga dan Pengairan melakukan kajian ulang. Proyek bernilai miliaran rupiah tidak dapat bertahan sampai satu tahun. 
 
 
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Nazil Fikri mewngatakan, Dinas Binamarga dan Pengairan harus segera melakukan action atas ambrolnya turab Jaliteng Sepanjang 100 meter tersebut. Karena pembangunan sejumlah ruas jalan kualitasnya dipertanyakan, selain pengerjaan asal jadi, proyek tersebut mudah rusak. 
 
"Jangan sampai proyek Jaliteng nasibnya sama seperti proyek JLS. Baru dibangun beberapa tahun bahkan dalam hitungan bulan jalan sudah rusak kembali. Karena masyarakat sangat berharap mulusnya akses jalan tersebut," tuturnya. 
 
Sebelum pelaksanaan pembangunan Jaliteng dirinya sudah berkali-kali mengingatkan  kepada dinas terkait agar pelaksana proyek harus selalu mengedepankan kualitas pembangunan. 
 
"Sebelum pelaksanaan pembangunan kami sudah memanggil dinas terkait untuk melakukan ekspos serta progres atas rencana pelaksanaaan. Hal ini kami lakukan untuk meminimalisir masalah yang ditimbulkan atas pembangunan yang dilakukan," ujar politisi asal PPP yang membindangi soal Pembangunan dan Lungkungan Hidup ini.  
 
Ia menambahkan, ambrolnya turab Jaliteng ini bisa terjadi akibat labilnya tanah atau bisa terjadi karena perencanaan yang kurang maksimal. "Hanya dua dua kemungkinan terkait ambrolnya turab Jaliteng ini, bisa saja karena perencanaan yang kurang matang atau bisa karena tanah yang labil," tukasnya. (day)

Terima Hibah Pemprov Banten Ketua Yayasan Darusalam Dibui

TIGARAKSA - Satu persatu penerima dana hibah Pemprov Banten tahun anggaran 2012 lalu masuk bui. Akhir November lalu, ketua Yayasan Darusalam, Desa Mekarbakti, Kecamatan Panongan juga ditangkap kejaksaan karena diduga melakukan penyelewengan dana hibah. 
 
 
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tigaraksa Ricky Tomy membenarkan adanya penangkapan ketua Yayasan Darusalam tersebut. Sebelumnya Kejari Tigaraksa melakukan penyelidikan sejak awal November lalu terhadap Yayasan Darusalam, Panongan ini. Setelah mendapat kepastian pada 24 November Kejari menjebloskan SH ke LP Jambe. 
 
"Setelah memastikan ada penyelewengan dana APBD, kami menahan tersangka SH untuk penyidikan lebih lanjut. Masa penahanan sampai 60 hari, kalau masih belum memungkinkan, akan kami perpanjang," ujar Ricky kepada jurnal tangerang.com, Rabu (4/12). 
 
Ricky menambahkan, tersangka dijerat dengan pasal 2 subsider pasal 3 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun. "Kami juga meneyelidiki pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam penyimpangan APDB ini. jika memang ditemukan alat bukti, maka kami akan memprosesnya lebih lanjut," tuturnya. 
 
Kata Ricky, tersangka dalam struktur kepengurusan merupakan ketua Yayasan Darussalam, Kecamatan Panongan. Yayasan ini menerima dana hibah dari Pemprov Banten 2012 silam sebesar Rp 2,2 Miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas pada yayasan tersebut. Namun realisasi fisik yang dikerjakan tidak mencapai 100 persen. 
 
"Hasil penyelidikan sementara, kerugian negara diprediksikan mencapai Rp 800 juta," ujar Ricky. 
 
Ricky juga menjelaskan, dalam setahun terakhir, Kejari Negeri Tigaraksa sudah menangani tujuh kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah. Tiga diantaranya sudah disidangkan.
 
"Salah satu kasus korupsi yang sudah disidangkan yakni pengadaan alat Kir yang melibatkan mantan Kadishub Tangsel dan kasus dana bansos Yayasan Al-Mukorrobah," tukasnya. (day)

Kelarga Korban Pelecehan Demo Polres

TIGARAKSA - Puluhan warga yang tergabung dalam Solidaritas masyarakat Tangerang (Somat) mendatangi Mapolres Tangerang, Senin (2/12). Mereka meminta kejelasan penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada salah seorang buruh PT Torabika berinisial BO. 
 
 
 
Aksi puluhan warga ini merupakan bentuk dorongan moril kepada petugas kepolisian untuk mengusut atas kasus yang menimpa mantan buruh PT Torabika yang terjadi beberapa waktu silam.
 
Salah satu koodinator aksi Ropik menuturkan, aksi yang dilakukan bersama keluarga korban kali ini sebagai bentuk dorongan agar aparat kepolisian lebih serius lagi dalam menangani kasus yang menimpa BO. 
 
"Kami meminta dengan tegas kepolisian untuk menuntaskan penyelidikan kasus pelecehan yang dilakukan YS terhadap BO. Oleh karena itu kami akan tetap mengawal kasus ini hingga Ys bisa di tahan," ujarnya. 
 
Hal senada di ungkapkan ketua LSM Geram Alamsyah mengatakan, kepolisian harus bersikap tegas tehadap laporan masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan si korban. "Kami harap petugas segera menindaklanjuti laporan korban atas dugaan pelecehan sexsual yang menimpanya," terangnya. (day)
-->
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn