Iklan Kiri Rubrik (2)
Parent Category: ROOT
Category: Kab. Tangerang
Published Date
Hits: 99
TIGARAKSA - Pemkab Tangerang segera serahkan aset pasar Jombang, Ciputat kepada Pemkot Tangsel. Paling lambat aset pasar Jombang ini akan diserahkan pada 2015 mendatang.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Nazil Fikri mengatakan, DPRD tengah membuat rencana penyerahan aset daerah Kabupaten Tangerang untuk diserahkan kepada Pemkot Tangsel. Proses penyerahan itu harus melalui pembahasan di DPRD melaui panitia khusus (pansus). 
 
"Dalam waktu dekat, rencanyanya akan dibentuk pansus penyerahan aset Kota Tangsel. Penyerahannya paling cepat 2015 mendatang," ujarnya. 
 
Menurut Nazil, ada beberapa aset Pemkab Tangerang yang belum diserahkan ke Pemkot Tangsel. Salah satunya adalah pasar Jombang dan pasar Serpong. Dalam peraturan pemerintah (PP) No 27 Tahun 2007 tentang Penggabungan dan Pemisahan Wilayah, kabupaten/kota induk wajib menyerahkan aset paling lambat lima tahun.  
 
Asisten II Pemkot Tangsel  Budiawan berharap, agar Pemkab Tangerang bisa secepatnya menyerahkan sejumlah pasar yang saat ini masih dikelola Pemkab Tangerang. "Ya saat ini kami sering berkoordinasi dengan pemkab Tangerang kaitan aset. Keberadaan pasar tradisional memang secara langsung dirasakan masyarakat, sehingga kalau sudah diserahkan kami bisa meminimialisir kemacetan," ungkapnya. (day)
 

Warga Ancam Robohkan Pagar Griya Mas

KELAPA DUA — Proses pemagaran yang dilakukan PT Eka Griya Mas terus berlanjut. Meski sudah duduk bareng antara manajmen dengan warga, tetap tidak ada titik temu. Warga mengamcam akan merobohkan pagar beton setinggi 3 meter itu, jika manajemen tidak segera membukanya. 
 
Salah satu warga cluster Griya Dasana Mas Kristin mengatakan, dari dialog yang digelar Kamis (11/9/2014) lalu, tidak ada titik temu. Managemen PT. Eka Griya Mas Bambang selaku Direktur, Ester selaku legal konsultan dan Victor salah satu karyawan, tetap bersikeukeuh untuk memasang pagar tersebut. 
 
Sementara warga cluster Griya Dasana Mas meminta, agar akses jalan satu-satunya itu kembali dibuka. Warga menilai PT Eka Griya Mas telah melakukan pembohongan publik dengan menjual perumahan tanpa akses jalan. 
 
“Saat dialog kemarin dari berbagai pihak dihadirkan belum ada titik temu. Pihak developer tetap melakukan menutupan akses cluster secara permanen,” katanya.    
 
Dilokasi terlihat pemagaran itu terus dilakukan oleh pekerja. Pengembang mengerjakan pemagaran itu, saat warga yang tinggal di cluster Dasana Mas tengah beraktivitas di luar rumah.  
 
“Karena pengembang tetap memaksa untuk memagar akses utama perumahan ini, kami akan merobohkan pemagaran itu karena pengembang saat ini belum berikan kesepakan yang jelas untuk kami melewati jalur keluar masuk kendaraan,” ujar Kristin. (day)
 

Kunker Dewan Ke Bali Dinilai Hamburakan Biaya

TIGARAKSA - Kunjugan kerja (Kunker) 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang ke Pulau Dewata Bali, dinilai hamburkan biaya. Kunker diakhir pekan dinilai hanya untuk liburan para anggota dewan saja. 
 
Ketua LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi (Jarak) Saeful Ulum menilai, kunjungan kerja sebanyak 50 anggota dewan itu dinilai tidak tepat. Apalagi dilakukan akhir pekan dan bersama-sama seluruh anggota DPRD. 
 
"Kunjungan kerja itu biasanya dilakukan masing-masng komisi. Jika niatnya untuk memperbaiki Kabupaten Tangerang, tidak semuanya harus ke Bali," ujar Saeful kepada jurnaltangerang.com. 
 
Saeful menambahkan, jika ke Bali hanya untuk melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran plafon anggaran sementara (KUA PPAS), tentunya para anggota dewan tidak harus ke Bali. Di Kabupaten Tangerang maupun di wilayah Banten lainya juga masih banyak hotel yang layak untuk sekedar rapat pembahasan anggaran saja. Ini jelas ada indikasi ingin berhura-hura dengan menghabiskan anggaran. 
 
"Untuk apa pembahasan KUA PPAS harus di Bali, emang tidak ada hotel diTangerang. Ini sama saja memberikan kontribusi besar kepada mereka, tapi yang didapat belum tentu ada," tegasnya. 
 
Saeful menam bahkan, saat ini warga Kabupaten Tangerang banyak berharap agar anggota dewan periode ini bisa mengedepankan kepentingan rakyat. Anggaran ke bali mestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. "Jangan sampai ada kesan baru saja dilantik langsung pelesiran ke Bali. Ini akan menjadi preseden buruk, apalagi citra anggota dewan di masyarakat saat ini kurang begitu bagus," tukasnya. 
 
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Tangerang masa bakti 2014-2019 melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2015 di Hotel Istana Rama. Pembahasan selama tiga hari Kamis-Sabtu (11-13/9/2014) ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 juta yang diambil dari APBD Kabupaten Tangerang 2014. (day)

BRI Diduga Bocorkan Prin Out Rekening Ke Nasabah

PASAR KEMIS — Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kota Bumi Kabupaten Tangerang diduga telah membocorkan prin out buku tabungan nasabahnya sendiri kepada pihak lain. Prilaku petugas ini jelas merugikan nasabah bank plat merah itu. 
 
Informasi yang dihimpun wartawan, pemilik tabungan atas nama M Gurning yang tinggal di perumahan Pondok Permai, Rt 05/03, Kelurahan Kota Baru ini, memprotes manajemen lantaran yang ceroboh memberikan print out kepada orang lain. 
 
Apapun alasannya, buku tabungan dan seisi rekening itu menjadi tanggung jawab nasabah dan pihak manajemen. Sementara jika ada orang lain yang memintanya, itu harus seijin nasabah. 
 
“Jelas saya kecewa kepada manajemen BRI unit Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Mereka telah memberikan buku tabungan saya kepada orang lain," ujar M Gurning. 
 
Dikatakanya, prin out dan buku rekening BRI ini memang benar milik pribadi. Namun, hanya di pinjam oleh salah satu jamaat tempat peribadatan agama Kristen untuk menabung uang jamaat yang sedang beribadah. 
 
“Dalam hal ini ada anggota jamat yang tidak percaya saat uang ini saya tabung melalui rekening saya pribadi. Saya menduga pada anggota jamaat yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak Bank BRI Kota Bumi Tangerang,” katanya.
 
Yang lebih disesalkan, prin out yang diberikan pihak Bank BRI Kuta Bumi ini, disebar luaskan ke orang lain. Bahkan buku tabungan dan isinya itu diperbanyak utnuk dibagikan ke orang lain. 
 
Sementara itu, pihak BRI Unit Kota Bumi Kabupaten Tangerang Cahyadi mengatakan, bahwan diriya akan melacak kebocoran rekening dan buku tabungan itu melaui karyawannya dan melalui CCTV. 
 
"Saya akan cek adanya dugaan kebocoran buku tabungan milik nasabah itu ke orang lain," tukasnya. (day)
 

Ormas, LSM dan OKP Harus Bersinergi Dengan Pemerintah

PANONGAN - Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi kepemudaan (OKP) merupakan mitra pemerintah. Image negatif terhadap ormas dan LSM muncul belakangan ini lantaran ulah para oknum ormas dan LSM itu sendiri.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi mengatakan, image negatif ormas dan LSM belakangan ini terjadi lantaran sudah keluar dari koridor dan kaidah yang ada. Banyak oknum anggota ormas dan LSM yang masih belum memahami definisi, tujuan dan fungsi organisasinya sendiri.
 
"Diera kebebasan menyampaikan pendapat serta berkumpul dan berserikat sudah diatur dalam perundangan-undangan sehingga Ormas dan LSM kian tumbuh subur. Mestinya Ormas, LSM dan OKP ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun negara dan bangsa ini kearah yang lebih baik," ujar Dedi Sutardi, saat menjadi narasumber di acara Sosialisasi Permendagri No 33 Tahun 2012 di Islamic Citra Raya, Panongan, Kamis (11/09/2014).
 
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dalam Permendagri No 33 Tahun 2012 telah diatur bagaimana pemerintah bisa melakukan pendataan dan pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP yang berada di wilayah ini.  Pemkab Tangerang, dalam hal ini Kesbangpol, perlu mendata ormas yang ada dikabupaten Tangerang, agar keberadaanya diakui secara legal.
 
"Keberadaan Ormas, LSM dan OKP harus didata dengan baik. Agar pemerintah bisa meminimalisir tidakan yang merugikan masyarakat," ujarnya.
 
Sementara sosialisasi yang dilaksanakan Kesbangpol Kabupaten Tangerang di Islamic Centre Citra Raya, berjalan lancar. Sejumlah Ormas, LSM dan OKP nampak antusias mendengarkan pemaparan dari narasumber. Yakni Osman Jayani, Kepala Kesbangpol  Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan Erni Yuliantini, perwakilan dari Kemendagri.
 
Salah satu peserta yang hadir Madsonil dari LSM P3i Kabupaten Tangerang menyambut baik Program Kesbangpol ini. "Ya kami berharap agar kegitan sosialisasi Ormas, LSM dan OKP bisa terus dilaksanakan. Program seperti ini  akan banyak manfaatnya," ungkapnya. (day)
-->
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn